PEKANBARU, BMR – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) meminta Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil agar menahan amarahnya saat menjalankan amanah sebagai pemimpin. LAMR meminta agar sang bupati mendahulukan adab dari pada ilmu.
“Boleh dia menyampaikan suara seperti itu, tapi di pemerintahan ini ada adab dan ilmu. Lebih dahulukan adab baru ilmu,” nasihat Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Raja Marjohan, Senin (12/12/2022).
Selain itu, lanjut Datuk Seri, ia berharap tak ada lagi ucapan yang melontarkan kata-kata untuk gabung ke Malaysia. Walaupun hanya luapan emosi sesaat.
“Silahkan saja sampaikan, tapi jangan jadi ke mana-mana. Mau gabung ke Malaysia, apa Malaysia mau? Siapa yang mau, tetapi ya sudah itu luapan sesaat,” ujarnya.
Datuk Seri Marjohan juga meminta semua pihak tidak membesar-besarkan perseteruan antara sang bupati dengan Kemenkeu. Ia minta seluruh masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan sejuk.
“Ya, sudah jangan dibesar-besarkan, sama-sama di Negeri Lancang Kuning ini dijaga tetap sejuk dan iklim yang sejuk,” pintanya dilansir dari detiksumut.com.
Sebagaimana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang mengamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Polemik ini juga menarik perhatian berbagai media nasional. Bupati Adil sempat naik pitam ke Kementerian Keuangan dengan mempertanyakan apakah orang-orang di kementerian itu berisi ibl*s atau set*n.
Muhammad Adil mengamuk saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022). Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau H Syamsuar, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
“Saya tadi sedikit protes pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” ujar Adil seperti terlihat ditayangan media sosial resmi Diskominfotik Provinsi Riau.
Di hadapan Luky Alfirman, Adil menjabarkan data produksi minyak Kepulauan Meranti yang mencapai 8.000 barel per hari (bph) dari 13 sumur. Bahkan, tahun depan, targetnya naik jadi 9.000 per barel yang berasal dari 19 sumur.
Dari sisi harga pun, lanjut Adil, minyak melonjak hingga US$100 per barel. Tetapi, DBH yang diperolehnya memperhitungkan harga minyak US$60 per barel. Hal ini juga yang membuat Adil berang hingga menyebut Kemenkeu diisi oleh ibl*s dan set*n.
“Bagaimana cara perhitungannya tidak pas. Hampir 8.000 bph. Mulai bulan 6 (Juni), sejak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun? Untuk bapak ketahui, kami tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik Rp700 juta saja. Liftingnya naik, asumsi US$100 per barel, tetapi naik (DBH) kok Rp700 juta?” tanya Adil kepada Luky dikutip dari cnnindonesia.com.
Selain itu, Adil juga kesal karena saat rapat dengan Kementerian Keuangan tidak bisa mengungkapkan keluh kesahnya.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” katanya.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini ibl*s atau set*n’,” ujar Adil.
